Kopi Times – Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah bukan hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bisnis yang menggiurkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun, program ini berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi pelaku usaha kuliner, katering, dan jasa boga di seluruh Indonesia.
Hal ini dibahas dalam webinar yang diselenggarakan oleh Alatan Asasta Indonesia bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 12 Februari 2025. Acara ini menghadirkan Dr. Nurjaeni, S.Si., MSR, selaku Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Nasional BGN, serta Harmada Sibuea, M.Sc., M.H., pakar kebijakan publik. Webinar ini diikuti oleh lebih dari 100 pelaku usaha dari berbagai sektor, terutama yang bergerak dalam industri makanan dan minuman.
UMKM sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 dapur sentral di 83.000 desa dan kelurahan sebagai bagian dari program ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.548 dapur akan dikelola oleh koperasi, BUMDes, dan UMKM. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui.
“Ini kesempatan emas bagi UMKM. Mereka dapat berperan sebagai pengelola dapur sentral, pemasok bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, susu, dan telur, serta mitra distribusi,” ujar Dr. Nurjaeni.
Setiap mitra diharapkan menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi per hari dengan harga Rp 15.000 per porsi. Jika dihitung, omzet harian yang dapat diraih mencapai Rp 45 juta, dengan potensi keuntungan hingga Rp 6 juta per hari.
Untuk memastikan kemudahan akses bagi pelaku usaha, pendaftaran mitra dibuka secara daring melalui portal resmi BGN. Pemerintah juga menjamin kepastian pembayaran dan regulasi yang mendukung agar program ini dapat berjalan secara transparan dan berkelanjutan.
Peluang Besar di Sektor Pengadaan Pemerintah
Selain sebagai mitra dalam program ini, UMKM juga dapat memanfaatkan peluang besar dalam pengadaan makanan dan minuman oleh pemerintah. Harmada Sibuea menekankan bahwa setiap tahun pemerintah menganggarkan dana besar untuk pengadaan konsumsi, mulai dari snack, makan siang, hingga makanan penambah daya tahan tubuh bagi berbagai instansi. Nilai kontraknya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
“Pemerintah sangat mendorong keterlibatan UMKM dalam pengadaan ini. Salah satu langkah penting adalah mengurus sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar produk mereka lebih kompetitif dalam tender pemerintah,” jelasnya.
UMKM disarankan untuk memanfaatkan berbagai platform pengadaan pemerintah seperti:
1. Tender pemerintah – Proses seleksi terbuka untuk penyedia barang/jasa.
2. E-Katalog – Marketplace resmi yang mempermudah transaksi antara pemerintah dan UMKM.
3. Pengadaan langsung – Mekanisme yang memungkinkan UMKM mendapatkan kontrak tanpa melalui proses tender yang rumit.
Dengan memahami sistem pengadaan ini, UMKM dapat memperluas pangsa pasar mereka dan tidak hanya bergantung pada pelanggan individu.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar inisiatif sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang menguntungkan banyak pihak. Dengan menggandeng UMKM, pemerintah tidak hanya memastikan asupan gizi yang lebih baik bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing usaha kecil.
Ke depannya, diharapkan semakin banyak UMKM yang memanfaatkan peluang ini. Dengan strategi bisnis yang tepat dan kesiapan administratif, para pelaku usaha dapat meraih keuntungan besar sekaligus berkontribusi dalam program nasional yang berdampak luas. (Red/*)
